Cakrawalaopini.com – Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang diselenggarakan di Gedung BRI 1, Jakarta. Pada Sabtu, 30 November 2024,
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini mengajak para alumni UNPAD untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia.
Menteri Rini menekankan bahwa pemerintah menyadari kompleksitas tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari kalangan akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat.
“Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi, seperti melalui penelitian dan pengembangan kebijakan berbasis bukti, menjadi mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Menteri Rini.
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh alumni UNPAD tersebut, Menteri Rini juga menyoroti bahwa birokrasi adalah mesin pembangunan.
Reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal, tetapi juga bagaimana kualitas kebijakan yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan selaras dengan kebutuhan mereka, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, di mana reformasi birokrasi fokus pada efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” tambahnya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan tren positif. Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di kementerian/lembaga pada tahun 2023 mencapai 76,81, meningkat dari 52,31 pada tahun 2014.
Di tingkat provinsi, indeks tersebut naik dari 41,62 menjadi 69,71, sementara di kabupaten/kota meningkat dari 55,97 menjadi 59,32. Selain itu, dalam skala global, reformasi birokrasi Indonesia telah berkontribusi pada berbagai capaian.
Berdasarkan Worldwide Governance Indicators, peringkat Indonesia untuk Government Effectiveness naik dari 99 pada tahun 2017 menjadi 73 pada tahun 2022, dan untuk Regulatory Quality naik dari 94 menjadi 87.
Baca Juga
Peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index juga meningkat dari 85 pada tahun 2019 menjadi 54 pada tahun 2024. Demikian pula, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari 107 pada tahun 2017 menjadi 64 pada tahun 2024.
Mengakhiri pembicaraannya, Menteri Rini mengajak seluruh hadirin untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.
Acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni UNPAD ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) dan mengangkat tema “Kolaborasi Alumni UNPAD dalam Membangun Bangsa”.
Selain Menteri Rini, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat; Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard; Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono; dan Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria. Turut hadir Ketua Umum IKA UNPAD Irawati Hermawan; Ketua Umum IKA UNPAD Pengprov Jakarta Yuliandre Darwis; Ketua Dewan Pembina IKA UNPAD Pengprov Jakarta Burhanuddin Abdullah; Ketua SC Sarasehan Kebangsaan Agus Noorsanto; serta para alumni UNPAD.
Kolaborasi antara pemerintah dan alumni UNPAD diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi di Indonesia, sehingga tercipta birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
((DDS))